Selasa, November 03, 2009

Legenda Keadilan

Masyarakat baru-baru ini tengah menyaksikan lakon berupa barang bukti pembicaraan yang tengah disajikan di MK (Mahkamah Konstitusi), terlepas dari benar tidaknya isi dari barang bukti berupa pemutaran rekaman pembicaraan terkait mafia keadilan di negeri ini.


Rakyat tertunduk, meradang, merinding, sedih dan mengelus dada dalam menyimak isi pembicaraan-pembicaraan terkait dengan integritas penegakan keadilan di bumi pertiwi.


Sebagai rakyat mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya, semoga kedaulatan rakyat tidak pernah berpindah pada pengusaha dan penguasa di negeri ini semoga keadilan itu bukan percaloan dan perpanjangan dalam genggaman tangan para penguasa yang biasa dipentaskan babak demi babak dagelan yang begitu cantik tersusun rapih.

Apakah bumi pertiwi ini rela disinggahi percaloan dan mafia keadilan, ibarat penyakit sudah begitu akut dan tak mungkin pulih untuk disembuhkan. Semoga ini tak terjadi aminn.


Bumi pertiwi kini tengah dirundung pilu menyaksikan rasa kadilan para penghuninya, tak heran bumi pertiwi ini murka dan menunjukan amarahnya serta diwujudkanya dengan berbagai bencana dan malapetaka yang hampir terus terjadi tanpa henti di negeri ini. Kapankah bencana-bencana ini akan berakhir, mungkin jika rasa keadilan itu bisa terwujud dan dinikmati oleh seluruh rakyat di bumi pertiwi ini.


Kita bersama saksikan berbagai macam dukungan terhadap pemberantasan korupsi baik itu mahasiswa, masyarakat dan para facebookers terhadap rasa keadilan khususnya KPK menggambarkan ketidak percayaan masyarakat terhadap integritas penegakan kepastian hukum dan keadilan di negeri ini.


Sebagai bagian dari perjuangan dalam mencari keadilan kami Tenaga Honorer PTT TU (Tata Usaha) Sekolah Negeri di seluruh Indonesia terus dan akan terus berjuang untuk mendapatkan rasa keadilan itu. Tapi mungkinkah kami bisa meraih rasa keadilan itu …?, kami hanya bisa mengelus dada bahwa semua itu teramat jauh dan mustahil kami dapatkan walau dalam mimpi.


Bagaimana kami bisa mendapatkan keadilan itu di negeri ini jika para penegak dan kebijakan keadilan ini sudah merupakan bagian dari suatu sitem yang hanya berfihak pada penguasa kebijakan di negeri ini.


Rasa keadilan di negeri ini hanya bisa dinikmati oleh para penguasa dan pemegang kebijakan dan mustahil serta tak mungkin kami para Tenaga Honorer PTT TU sekoah negeri seluruh Indonesia tak mungkin untuk mendapatkan perlakukan adil di negeri ini. Buktinya sampai detik ini kami tak pernah diperhatikan dan tak pernah diperlakukan sama dengan Tenaga Honorer Persi Pemerintah yang telah memiliki selambar kertas yang telah ditandatangani pejabat dan diakui sebagai Tenaga Honorer Persi Pemerintah sesuai PP.48/2005 dan PP.43/2007 walau kami bersama-sama mengabdi di instansi pemerintah dan rata-rata kami telah mengabdikan diri dengan masa kerja yang lebih lama, belasan bahkan puluhan tahun dipendidikan sebagai tenaga kependidikan lainnya dan keberadaan kami oleh penguasa kebijakan di negeri ini dianggap tak pernah ada.


Kami Tenaga Honorer PTT TU Sekolah Negeri sudah lelah dan jenuh dalam mencari dan memperjuangkan serta mendapatkan rasa keadilan itu.

Keadilan di negeri ini teramat jauh bagi kami walaupun dalam khayalan dan mimpi.

Cape…. deh…..!.

Kemerdekaan

Segenap rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2007 ini turut serta merayakan dan mengikuti peringatan HUT RI ke 62, sebagai perwujudan nyata dalam mengisi kemerdekaan bagi bangsa ini. Di kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak Upacara Detik-detik peringatan Proklamasi 17 Agustus 1945 pada tahun 2007 ini berlangsung hikmat dan semarak, untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raga demi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cita-citakan bersama.

Tapi apakah bangsa ini telah benar-benar MERDEKA dalam arti yang sebenar-benarnya Merdeka?. Merdeka dari segala bentuk Penindasan, Kesengsaraan, Kemiskinan, Kebodohan, serta Kezholiman. Tapi mengapa sekarang Korupsi, Kolusi serta Nepotisme telah membudaya dan mengakar dalam hidup dan kehidupan bangsa ini.

Mari kita merenung bersama untuk kembali mengenang cita-cita para pejuang bangsa ini, yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan kau hianati dan nodai hasil perjuangan mereka yang telah berkorban untuk bangsa ini, demi kemerdekaan yang seutuhnya milik segenap rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, tapi bukan milik segelintir para elit politik, penguasa, kelompok, kerabat dan keluarga, serta terbebas dari segala bentuk dan wujud penjajahan.

Mari kita renungi mengapa segala musibah, cobaan, dan malapetak selalu datang silih berganti, menimpah bangsa ini. Rakyat kecil tak berdosa harus turut juga merasakan cobaan dan penderitaan ini.

Tuhan mungkin memberikan cobaan dan takdir ini, sebagai peringatan agar bangsa ini terbangun dari mimpi gelapnya untuk segera tersadar dan memperbaiki diri dari segala bentuk kezholiman yang terjadi di bumi tercinta ini. Aminn.

Perlakuan Diskriminatif Pemerintah

Pemerintah telah bersikap diskriminatif. Dengan pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2005 jelas sebuah diskriminasi. Kami yang selama ini mengabdi menjadi Tenaga Administrasi Pegawai Tata Usaha di Sekolah Negeri ternyata tidak pernah dianggap keberadaanya. Buktinya pengabdian kami dibedakan dengan honorer guru GBS TKK APBN/APBD padahal sama-sama mengabdi di pendidikan dalam instansi pemerintah. Hanya dengan selembar kertas nasib kami dibedakan yaitu SK Honorer TKS dan Honorer TKK, seolah pengabdian kami tak memiliki nilai dan makna  apa-apa padahal kami turut memberi andil dalam mencerdaskan bangsa dan sama-sama memiliki beban moral demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang sangat kami sesalkan mengapa Depdiknas juga seolah menutup mata akan keberadaan kami lantas hasil kerja yang selama itu kami laksanakan sebagai bentuk pengabdian demi kemajuan pendidikan di Indonesia dianggap tak memiliki nilai dan tak berarti apa-apa, mengapa kami diperlakukan seperti itu, mengapa Pemerintah dan Depdiknas tak mau ikut peduli memperjuangkan nasib kami padahal segenap kemampuan dan waktu kami telah korbankan. 
Bukankah ini Departemen yang membidangi KEPENDIDIKAN dan BERPENDIDIKAN tunjukan itu, juga bentuk kepedulia serta perjuanganya pada kami, agar nasib kami pegawai Honorer Tata Usaha ada perbaikan, kejelasan dan kepastian.

Diskriminasi dan ketidak adilan

Hari ini Di Kabupaten Lebak Tenaga Honorer TKK yang dibiayai APBN/APBD bersuka cita karna mereka berhasil lulus sebagai CPNS sebab nama2 mereka telah masuk dalam Data Base BKN sebagai jaminan kepastian pengangkatan CPNS dan telah terjaring dan memenuhi syarat PP.48 Thn.2005, dengan masa kerja dan usia jauh lebih muda dari yang aku miliki. Ibarat Siluman sepertinya keberadaan ku sebagai tenaga honorer itu Ada Tapi Tak Nampak. Jangankan suatu kepastian, diakui sebagai Tenaga Honorer saja tidak, apalagi aku bisa terdaftar dalam data Base BKN, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan nasib itu hanya mimpi mustahil terwujud. Tapi dibalik itu aku sadar mungkin itu sudah takdirku yang harus ku jalani.
Semoga aku diberi ketabahan dalam menjalani hidup dan kehidupan aminn.